Cara Mengurus Izin Usaha Peternakan

0
450
Cara Mengurus Izin Usaha Peternakan

Perlu diketahui, saat ini pemerintah sudah mengambil langkah-langkah strategis sebagai bentuk upaya mendorong perkembangan usaha peternakan. Beberapa langkah tersebut diantaranya, pemetaan dan penyederhanaan prosedur perizinan dan juga pendaftaran usaha di bidang peternakan.

Langkah ini didukung dengan ditetapkannya SK Menteri Pertanian No 362/Kpts/TN.120/5/1990 yang berisi tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Izin dan Pendaftaran Usaha Peternakan di Indonesia.

Proses Perizinan usaha ini telah diserahkan sebagai kewenangan tiap pemerintah daerah. Dan karena itu, tiap pemerintah daerah memiliki peraturan yang berbeda beda. 

Setiap usaha di bidang peternakan dalam berbagai skala usaha sebagaimana yang diatur dalam lampiran 1. Keputusan ini diwajibkan untuk memenuhi ketentuan perizinan usaha umum yang meliputi :

  • Persetujuan Prinsip
  • Izin Usaha
  • Izin Perluasan Usaha bidang Peternakan

Definisi Usaha Peternakan

  1. Perusahaan peternakan ialah suatu usaha yang telah dijalankan rutin dan terus menerus pada tempat dan jangka waktu tertentu yang memiliki tujuan komersial yang meliputi aktifitas menghasilkan binatang ternak (ternak bibit/ternak potong), telor dan susu juga suatu usaha penggemukan jenis ternak termasuk mengumpulkan dan memasarkannya yang jumlah pengedarannya melebihi jumlah minimal tiap jenis ternak pada peternakan skala rakyat.
  2. Peternakan skala rakyat ialah suatu usaha peternakan yang diselenggarakan sebagai usaha pilihan (sampingan) yang jumlah kegiatannya untuk tiap jenis ternak telah ditetapkan dalam SK Meteri Pertanian.
  3. Persetujuan prinsip ialah persetujuan secara tertulis yang diberikan oleh pimpinan kabupaten/kota atau pejabat lain yang telah ditunjuk oleh pimpinan untuk mencantumkan segala kewajiban yang harus dipenuhi untuk syarat diberikannya izin usaha peternakan pada pemohon perizinan.
  4. Izin usaha peternakan ialah suatu izin tertulis yang dikeluarkan oleh Bupati/Walikota ataupun pejabat lain yang telah ditunjuk oleh pimpinan untuk memberikan hak melakukan penambahan jenis usaha dan/ jumlah hewan ternak dalam aktifitas usaha.

Persetujuan Prinsip

Persetujuan prinsip diserahkan kepada pemohon (pengusaha) perizinan usaha peternakan agar bisa melakukan aktifitas aktifitas persiapan fisik termasuk administrasi yang didalamnya termuat perizinan berkaitan dengan Izin Lokasi yang sesuai dengan ketentuan daerah yang berlaku, Izin Mendirikan Bangunan, Izin Tempat Usaha/HO, Perizinan TKA, Izin Pemasangan Instalasi peternakan dan peralatan yang dirasa perlu, serta membuat laporan Upaya Kelestarian Lingkungan serta Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL/UPL) yang sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku.

Permohonan ini harus disampaikan kepada Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk menggunakan Form IUPm-I dan ditetapkan dalam waktu 20 hari kerja setelah Form diterima. Apabila permohonan ditolak maka, menggunakan Form IUPi-II dan apabila diterima menggunakan Form IUPm-I.1.

Persetujuan ini berlaku selama 1 tahun dan bisa diperpanjang sekali selama setahun. Dalam melaksanakannya, perusahaan diwajibkan untuk menyampaikan laporan kemajuan aktifitas usahanya setiap 6 bulan sekali dengan Form IUPm-III kepada Bupati/Walikota atau pejabat lain yang ditunjuk oleh pimpinan.

Cara Mengurus Izin Usaha Peternakan

  • Perizinan Usaha Ternak diberikan kepada pemohon yang sebelumnya telah memiliki persetujuan prinsip dan pihak internalnya sudah siapa melaksanakan aktifitas produksi.
  • Bupati/Walikota ataupun pejabat lain yang telah ditunjuk melakukan pemeriksaan kesiapan usaha untuk melaksanakan produksi selambat lambatnya 20 hari kerja setelah permohonan diterima. Pemeriksaan ini tidak wajib dilaksanakan apabila pemohon (pengusaha) telah membuat surat pernyataan pemenuhan pedoman cara budidaya yang baik dan sesuai dengan prosedur yang berlaku.
  • Bupati/Walikota mengeluarkan surat Izin Usaha Peternakan dengan menerbitkan Formulir IUPi-IV atau penundaan dengan menerbitkan Formulir IUPi-II selambat-lambatnya 20 hari kerja setelah tanda terima Surat pernyataan atau tanda terima telah diperiksa.
  • Penundaan Izin Usaha Peternakan diberikan apabila pemohon (pengusaha) belum memiliki/memenuhi salah satu dari syarat :
  1. Persetujuan Prinsip
  2. Good Farming Practice
  3. UKL-UPL
  • Pemohon diberi kesempatan untuk melengkapi syarat yang belum terpenuhi selambat lambatnya 1 tahun sejak menerima formulir penundaan.
  • Apabila dalam satu tahun pemohon (pengusaha) tidak bisa melengkapi syarat yang kurang dan atau lokasi usaha tidak memenuhi persyaratan, maka akan diterbitkan Formulir IUPi-II atau surat penolakan.
  • Apabila dalam satu tahun pemohon (pengusaha) telah melengkapi syarat yang kurang, maka akan diterbitkan Formulir IUPi-IV.1. atau pemberian Surat Izin Usaha Peternakan.
  • Pemohon dapat mengajukan banding terhadap surat penolakan selambat lambatnya 30 hari kerja sejak penerimaan surat kepada Kepala Dinas Peternakan.

Pencabutan Izin Usaha Peternakan

Perlu diketahui, pihak pemerintah tidak segan-segan melakukan pencabutan Izin Usaha Peternakan, apabila ditemukan pelanggaran-pelanggaran berikut ini :

  1. Tidak melaksanakan aktifitas usaha apapun secara nyata dalam waktu 3 bulan sejak surat izin usaha peternakan diterbitkan atau menghentikan aktifitas usaha selama dua tahun berturut turut.
  2. Memindahkan lokasi usaha tanpa izin tertulis dari pemberi izin usaha.
  3. Memperluas usaha tanpa izin tertulis dari pemberi izin usaha.
  4. Tidak menyampaikan laporan aktifitas usaha peternakan selama 3 kali berturut turut pada pihak terkait.
  5. Memindahtangankan izin usaha peternakan kepada pihak lain tanpa melaporkan terlebih dahulu kepada pejabat yang terkait.
  6. Izin usaha peternakan diserahkan kembali kepada Bupati/Walikota atau pejabat lain yang terkait.
  7. Tidak melakukan pencegahan, pemberantasan wabah penyakit hewan yang menular serta menjamin keselamatan kerja yang sesuai dengan peraturan undang undang yang berlaku saat itu.

Baca Juga :

Nah itulah diatas ulasan lengkap mengenai cara mengurus izin usaha peternakan dan hal terkait lainnya. Semoga informasi tersebut bisa membantu kesulitan Anda




LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.