Berlaku 2021, Inilah Keuntungan Sertifikat Tanah Elektronik

Inilah Keuntungan Sertifikat Tanah Elektronik

Baru-baru ini, pemerintah mengumumkan pemberlakuan penggunaan sertifikat tanah elektronik. Hal ini diumumkan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri ATR/ Kepala BPN nomor 1 tahun 2021 tentang Sertifikat Elektronik.

Pengumuman tersebut disampaikan Senin, 25 Januari kemarin dan akan berlaku mulai tahun ini.

Sertifikat tanah sendiri adalah surat tanda bukti atas berbagai hak, seperti hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun dan hak tanggungan. Semuanya diatur dalam satu buku tanah.

Sekarang, surat ini bisa didaftarkan secara elektronik. Registrasi ini terbuka untuk pendaftaran tanah dan pemeliharaan data. Sertifikat yang didaftarkan berlaku untuk lahan yang belum pernah didaftarkan dan lahan dengan sertifikat fisik.

Hasilnya berupa data pemegang hak, data fisik dan data yuridis bidang tanah. Sertifikat yang dikeluarkan juga berbentuk dokumen elektronik. Proses pendaftaran meliputi pengumpulan, pengolahan dan penyajian data.

Langkah-langkahnya sedang disusun oleh kementerian ATR/BPN dan akan diberlakukan secara bertahap. Semua data yang didaftarkan akan disimpan di Pangkalan Data Sistem Elektronik.

Tiga Keuntungan Program Sertifikat Tanah Elektronik

Dengan berlakunya sertifikat tanah elektronik, ada banyak keuntungan yang bisa dirasakan. Tak heran, program satu ini sudah diajukan Presiden Joko Widodo tiga tahun lalu. Berikut ini adalah tiga keuntungan di antaranya :

1. Cegah penggandaan

Baik sertifikat konvensional maupun elektronik, semuanya bersumber pada satu buku tanah. Jadi, tidak ada penggandaan. Satu buku tanah untuk satu sertifikat dengan model yang sama. Dengan demikian, hak atas tanah yang diperoleh bisa diperoleh dengan baik.

Tentunya, mereka yang sudah memiliki sertifikat fisik juga bisa mendaftarkan lagi. Dengan demikian, datanya akan masuk ke Pangkalan Data Sistem Elektronik. Setelah ini, tidak ada lagi sertifikat yang digandakan, dicuri dan diperjualbelikan oleh orang lain lagi. Karena data asli sudah tercatat di pemerintah.

2. Mengurangi sengketa

Sengketa tanah bisa terjadi pada siapa saja dengan siapa saja, bisa dengan pemerintah, masyarakat, tetangga, bahkan perusahaan swasta maupun BUMN.

Sengketa bisa tentang hak guna usaha, tanah adat, tanah warisan, sengketa batas, dan lain-lain. Ada juga sengketa akibat sertifikat ganda, sertifikat pengganti dan jual beli akta palsu.

Sertifikat tanah konvensional memang rentan akan hal-hal semacam ini. Menurut Kementerian ART/BPN, ada 9.000 kasus sengketa dan perkara pengadilan mengenai pertanahan hingga Oktober 2020 lalu. Diharapkan, dengan adanya database yang terpadu, hal ini bisa dihindari.

Bila terjadi sengketa, Anda cukup mengecek dokumen di Pangkalan Data Sistem Elektronik. Apalagi saat semua data sudah terintegrasi tahun 2025 sesuai rencana. Dengan demikian, waktu dan biaya akibat mengurus sengketa juga bisa berkurang.

3. Mengurangi praktik mafia tanah

Praktik mafia tanah sendiri sudah menjadi masalah berat di Indonesia. Akhir tahun 2020, Menteri ATR Sofian Djalil menyatakan akan memerangi praktik mafia tanah yang marak.

Kerugian akibat praktik mafia tanah ini bisa mencapai miliaran rupiah, apalagi dengan naiknya harga tanah tiap tahunnya. Beberapa modusnya seperti mengaku kehilangan sertifikat dan membuat sertifikat yang baru, padahal sertifikat lama sudah dijual ke orang lain.

Ada modus yang meminjam sertifikat untuk dicek di Badan Pertanahan Nasional (BPN). Kemudian sertifikat itu digandakan, yang asli disimpan sendiri untuk dijual dan yang palsu dikembalikan.

Baca Juga :

Modus-modus mafia tanah ini sendiri diprediksi akan menghilang seiring berlakunya sertifikat elektronik. Setelah semua data masuk di database tahun 2025 nanti, kemungkinan penggandaan sertifikat ini akan nihil. Nantinya, sertifikat elektronik akan menjadi patokan, sedangkan sertifikat yang dipegang hanya bukti fisik.

Pemindahan data konvensional ke data elektronik ini juga salah satu cara pemerintah untuk memodernisasi layanan. Dengan sistem baru ini, diprediksi 50 persen antrean di kantor BPN akan menghilang.

LEAVE A REPLY

Tulis komentar Anda
Masukkan nama Anda

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.